Wanita sebagai insan yang diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta untuk melahirkan generasi penerus umat manusia, selalu kurang diperhitungkan dalam masalah politik. Padahal sesungguhnya, wanita mempunyai potensi yang luar biasa untuk turut merubah tatanan kehidupan umat manusia dengan daya, akal dan nalar yang dimilikinya. Untuk itu dalam melihat sisi lain wanita di dunia politik, kita harus tahu makna sesungguhnya ber"politik" yang beretika dan beradab.
Politik Yang Santun
Latar belakang terjun kedunia politik adalah suatu cita-cita luhur untuk turut serta memberikan arti bagi kehidupan umat manusia. Karena sesungguhnya “politik” itu sebagai alat untuk mensejahterakan umat manusia, jadi “politik” bukan sebagai tujuan. Cita-cita luhur yang harus diterjemahkan tentukan sebagai implementasi PANCASILA sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan partai politik sebagai alat perjuangan dalam meng-agregasi, meng-artikulasi, mengkomunikasikan lewat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena nilai-nilai luhur yang terkandung dalam PANCASILA sesungguhnya kita sebagai umat manusia yang beragama Islam tentunya harus menyakini arti Ukhuwah(Persaudaraan) yang berarti nilai-nilai tidak hanya Persatuan dan Kesatuan tapi semua nilai-nilai dalam lima sila Pancasila termasuk didalamnya. Oleh karena itu kita berkewajiban terus-menerus tanpa henti sebagai warga bangsa untuk mengkampanyekan UKHUWAH SEJATI (Persaudaraan Sejati) yaitu UKHUWAH ISLAMIYAH (Persaudaraan sesama umat Islam), UKHUWAH WATHONIYAH (Persaudaraan sesama anak bangsa), UKHUWAH BASYARIYAH (Persaudaraan sesama anak manusia yang berbeda agama). Kalau seluruh elemen warga bangsa satu padu dengan bahasa yang sama tentang UKHUWAH SEJATI, sudah PASTI dan PASTI apa yang menjadi amanat para pendiri bangsa, bahwa masyarakat adil dan makmur segera dan pasti terwujud.
Cita-cita luhur yang juga melatarbelakangi terjun kedunia politik adalah adanya kekuatan batin yang terus bergelora dalam jiwa kami, yaitu harus menjaga dan mengawal 4(Empat) PILAR KEBANGSAAN ( PANCASILA, UUD 1945, NKRI dan BHINNEKA TUNGGAL IKA). Karena dalam era keterbukaan saat ini dengan dalih demokratisasi, sudah sangat dipastikan adanya upaya-upaya akan mengganti Pancasila dengan ideology lainnya, juga sudah sangat nampak jelas dengan adanya proses amandemen terhadap UUD 1945 sampai 4 kali khususnya amandemen yang ke-3 dan ke-4 yang sangat kebablasan dengan puncak OTONOMI DAERAH meledakkan bom waktu TRAGEDI PROTAP (Provinsi Tapanuli) yaitu upaya pemekaran daerah tanpa henti dan kajian yang mendalam. Tinggal kita apakah masih mau hidup berbangsa dan bernegara di Republik tercinta ini dengan dasar PANCASILA dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau kita mau BIKIN NEGARA ISLAM ? Sejak paham-paham Transnasional seperti Liberalisme dan anak cucunya dari Barat maupun paham-paham dari Timur Tengah seperti Salafi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin yang menjelma pada gerakan-gerakan yang masuk pada Partai Islam yang membuat jargon sebagai Partai Dakwah, Tarbiyah,Jamaah Islamiyah sangat terasa bahwa PANCASILA sedang mengalami ujian kembali sebagai perekat bangsa.
Ataukah kita mau mengisi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ibarat segelas air putih yang diberi setetes gincu ataukah segelas air putih yang diberikan setetes garam seperti yang diungkapkan oleh Bung Hatta di tahun 1962 saat kelompok Salman dari ITB (Kang Imadudin dkk) datang menemui Bung Hatta kenapa Beliau selalu mengumandangkan tentang Persatuan dan Kesatuan dan nilai-nilai kebaikan bukan berbicara tentang islam. Islam harus mampu mengisi kehidupan dan dirasakan oleh masyarakat tanpa harus membuat Negara Islam atau kalau sekarang dengan lahirnya Perda-Perda yang menonjolkan paham agama tertentu yang justru lebih merendahkan derajat Kitab Suci dari agamanya.
Juga seperti Moh.Natsir tokoh Masyumi yang sampai sekarang sebagai Begawan para politisi Islam juga telah mengungkapkan bahwa Pemerintahan boleh silih berganti, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap kuat dan utuh.
Jadi sudah cukup jelas bahwa para petualang yang mengatasnamakan kelompok yang membawa panji-panji Islam dengan jalan kekerasan SANGAT BERTENTANGAN dengan para pendiri bangsa ini. Lebih baik dalam menginginkan sesuatu jalankan dengan cara-cara yang beradab jangan cara-cara yang biadab. Kekerasan demi kekerasan sejak 10 tahun ini dipertontonkan dan masalah mau memaksakan dengan mendirikan Khilafah Islamiyah di negeri yang multi kultur. Oleh karena itu Wahai Saudara-Saudarku sebangsa dan setanah air mari kembali kepada DASAR NEGARA KITA PANCASILA, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta sudah saatnya mari kita kembali berkarya sesuai keahlian masing-masing guna mengentaskan kemiskinan dan keterpurukan bangsa.
Dalam Buku “Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa” yang ditulis oleh As’ad Said Ali berhasil menunjukkan fakta bahwa dalam kondisi apa pun tidak ada elemen bangsa ini yang sanggup melepaskan Pancasila dari genggaman bangsa Indonesia. Ingin pun tidak. Karena menyingkirkan Pancasila berarti juga memusnahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia (NKRI).
Pancasila adalah landasan yang kokoh bagi suatu bangsa besar yang multi etnik, multi agama, ribuan pulau dan kaya sumber daya alam. As’ad menyebut Pancasila sebagai titik pertemuan atau nuqthotul liqo’ yang lahir dari suatu kesadaran bersama pada saat krisis. Dan kesadaran ini muncul dari kesediaan berkorban demi kepentingan yang besar membentuk negara besar. Pancasila merupakan konsensus dasar yang menjadi syarat utama terbentuknya bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan nuqthotul liqo’ pada saat terjadi perdebatan yang sangat alot mengenai dasar negara; antara yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler dan agama, dalam hal ini Islam sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Para tokoh umat Islam dengan berbesar hati untuk mengakui menerima kenyataan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menganut satu agama atau kepercayaan. KH Wahid Hasyim, Ketua PBNU pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mendukung Pancasila sebagai dasar negara bahkan merelakan perubahan sila pertama yang dirumuskan dengan bersusah payah: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Keterliban Wanita Dalam Politik
Politik Indonesia saat ini yang kaitannya dengan keikutsertaan wanita sudah sangat dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, sehingga dalam proses awal untuk mendorong keterlibatan peran serta wanita dengan quota 30% sangat menguntungkan, tinggal peran wanitanya sendiri untuk mengembangkan. Walaupun dalam tatanan masyarakat masih ada baik secara structural maupun cultural yang kurang memberikan ruang dan waktu bagi wanita untuk berkiprah dan mengaktulisasikan potensi yang dimilikinya. Para pahlawan bangsa baik RA. Kartini, Cut Mutia, Cut Nya Dien, sudah memberikan bukti dan contoh bagi pengembangan peran wanita diawal akan lahirnya bangsa Indonesia.
Walaupun diskriminasi terhadap wanita dalam setiap waktu dan saat masih sering muncul, sudah ada benteng Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua Undang-Undang tersebut lahir karena banyaknya sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang masih melakukan diskriminasi terhadap wanita, terutama adalah banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang timbul di dalam kekerasan rumah tangga sebagian besar adalah wanita, juga dalam diskriminasi ras dan etnik, yang sering jadi proses pelecehan adalah wanita dari etnis tertentu. Sikap kami tentunya berusaha memberikan pencerahan terhadap masyarakat lewat sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, mahasiswa dan pelajar akan arti pentingnya upaya menghilangkan sikap diskriminasi terhadap wanita.
Peran wanita dalam politik dapat diekpresikan lewat pesta demokrasi Pemilu dengan mensyaratkan Caleg perempuan. Memang sangat diuntungkan dengan adanya quota 30% dalam jatah penyusunan caleg, walaupun akhirnya dalam akhir penghitungan hasil pemilu dengan system suara terbanyak. Lagi-lagi sangat berpulang kepada peran serta perempuan itu sendiri untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Di awal penyusunan caleg mereka sangat diuntungkan, karena para partai politik peserta pemilu mencoba dengan segala cara untuk memenuhi quota 30% sessuai amanat UU pemilu, kadang tanpa adanya upaya seleksi yang baik, sehingga terkesan asal-asal yang penting ada caleg perempuan. Oleh karena itu pada saat pemilu tanggal 9 April 2009 kemarin sudah dapat dibuktikan, mana partai politik yang asal mencantumkan caleg perempuan dan mana partai politik yang tepat mengusung caleg perempuan sesuai dengan hasil pemilu saat ini.
Terdapat berita bahwa wanita hanya berhak menduduki maksimal 30% kursi di DPR, seperti yang sudah kami katakana di atas bahwa apapun upaya kita dalam rangka peningkatan partisipasi wanita dalam parlemen, sangat juga berpulang kepada wanita itu senidir, karena ruang sudah cukup untuk mendorong lebih cepat kesetaraan dalam politik. Sehingga nantinya produk Undang-Undang yang dihasilkan benar-benar diwarnai oleh kerja keras anggota parlemen dari unsure wanita. Karena nyatanya warga bangsa kita boleh dikatakan sesuai data statistic yang ada hampir 2/3 adalah penduduk wanita, sehingg sudah seharusnya semua apa yang dihasilkan harus berpihak kepada wanita.
Peran Ideal Wanita Dalam Politik
Ideal atau tidaknya peran wanita dalam kancah politik harus tetap dibuktikan dakam karya nyata di tengah-tengah masyarakat, karena daya percepatan untuk berkiprah sudah dijamin oleh UU. Kesetaraan gender sudah suatu keharusan, oleh karena itu para Kartini Muda mulai saat ini harus sudah berani bersaing untuk meduduki tokoh kunci di setiap lembaga/partai politik/organisasi masyarakat. Karena dengan menjadi tokoh kunci tentunya akan lebih memberikan nilai dibandingkan dengan yang lain, juga lebih leluasa untuk mengartikulasikan dan mengimplementasikan segala ide dan gagasan untuk proses pemberdayaan terhadap wanita-wanita lainnya.
* Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Banten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar